Ketua MPR Cukup Minta Maaf, Pengamat: Habib Bahar Tidak Bisa Ditangkap karena Melanggar PSBB

672
Konser Amal Virtual

JAKARTA – Kasus penangkapan kembali Habib Bahar bin Smith dikaitkan publik dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Pasalnya, salah satu alasan penangkapan penceramah berambut gondrong dan dicat pirang itu lantaran dianggap melanggar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sedangkan Ketua MPR, dianggap melanggar PSBB karena menggelar konser amar virtual.

Akan tetapi, konsekuensi yang diterima keduanya berbeda. Bambang Soesatyo cukup dengan meminta maaf.

Sementara Bahar Smith kembali ditangkap dan kini dipindahkan ke Lapas Nusakambangan setelah sebelumnya dijebloskan ke Lapas Gunung Sindur, Bogor.

“Ini namanya diskriminatif. Hukum kita masih tumpul ke atas, tajam ke bawah,” kata Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M. Rizqi Azmi kepada RMOL, Rabu (20/5/2020).

Menurutnya, penegak hukum tidak bisa melakukan penangkapan terhadap Habib Bahar hanya dikarenakan dengan alasan melanggar PSBB.

Sebab, ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui sebelum seseorang dipidana, terlebih ini adalah pelanggaran PSBB.

“Apakah sudah diperingatkan? Dan dilakukan secara persuasif?” ucap Rizqi Azmi.

Pada sisi lain, Rizqi Azmi menambahkan, sejak awal pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi virus corona baru (Covid-19), kurang tepat.

Yaitu, menggunakan pendekatan keamanan. Di banyak negara, dalam melawan Covid-19, pendekatan yang dilakukan adalah kesehatan, bukan keamanan.

Hal itu tercermin dari gugus tugas dipimpin oleh pejabat kesehatan.

Salah satu kuasa hukum Habib Bahar, Damai Hari Lubis mengatakan, sebenarnya kliennya itu sudah siap dengan konsekuensi atas ceramah yang disampaikan pada Senin (18/5) malam.

Namun pada akhirnya, pemerintah merespons dan langsung menahan kliennya keesokan harinya.

Damai menganggap, sebagai ulama, kliennya tak semestinya mendapat perlakuan seperti ini.

“Ulama itu adalah tokoh yang mesti dihormati,” katanya, Rabu (20/5/2020).

Damai menyatakan, ulama adalah partner penyeimbang penyelenggara negara atau penguasa.

“Ulama secara sosiologis dan politis sebagai instrumen bangsa,” ujar Damai, Rabu (20/5).

Dengan perlakuan yang didapat kliennya itu, Damai menyebut pemerintah sama sekali tidak menghormati ulama.

Sebaliknya, pemerintah malah memusuhi ulama yang bersikap kritis kepada penguasa.

“Salah satunya dengan cara melakukan perbuatan suka-suka dengan argumentatif terkesan tak tahu malu bahwa Habib Bahar tak mengindahkan aturan larangan kerumunan sesuai ketentuan PSBB,” sambung Damai.

Padahal, lanjutnya, pemerintah telah mempertontonkan tindakan serupa dengan menggelar konser pada 17 Mei lalu.

“Itu jelas memberikan kontradiktif kepada regulasi PSBB dan pastinya berlawanan terhadap Pancasila dan UUD 45,” tegas Damai.

Sumber Berita / Artikel Asli : jpg/ruh/pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here