BPJS Naik, Presiden Jokowi Lakukan Pembangkangan Hukum, Tindakan Sewenang-wenang

482
Jokowi . BPJS

JAKARTA – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi menuai polemik.

Telebih pada Februari lalu, Mahkamah Agung (MA) sudah mengetuk palu memutus pemerintah tidak boleh menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Yang cukup membuat geram adalah, kebijakan ini dilakukan di tengah wabah corona atau Covid-19.

Wabah ini sendiri membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan sumber nafkah.

Kondisi tersebut mengesankan soal-olah pemerintah abai dengan rasa keadilan sosial.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra kepada RMOL, Kamis (14/5/2020).

“Padahal hak atas kesehatan harus dilakukan. Ini dijamin dalam UUD 1945 dan menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.

Dia lantas mengurai bahwa upaya pemerintah menaikan iuran BPJS di awal tahun lalu sudah digagalkan oleh MA.

Semestinya, pemerintah patuh pada putusan tersebut dan menghormati lembaga peradilan sebagai wujud adanya kepastian hukum.

Perbuatan mengeluarkan Perpres dapat dikualifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat huruf b, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebab bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs).

“Ini menjadi preseden tidak baik pada lembaga kepresidenan atas ketidaktaatan pemerintah pada putusan Mahkamah Agung sebagai manifestasi dan konsekuensi negara hukum,” tegasnya.

Dengan begitu, terangnya, telah terjadi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Artinya presiden tidak patuh, wujud pembangkangan hukum, dan melanggar konstitusi karena kedudukan dan fungsi Mahkamah Agung diberi wewenang oleh UUD untuk menguji peraturan. Jika tidak dilaksanakan sama artinya dengan melanggar UUD,” bebernya.

Sementara, pakar hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai pemerintah telah mengelabui pengadilan dan rakyat.

Sebab, MA sendiri sudah membatalkan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019 tentang Perubahan Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan demikian, kata Saiful, putusan pengadilan itu tidak bisa hanya dipatuhi beberapa saat saja.

“Itu sama halnya mengelabui pengadilan dan rakyat,” tegas Saiful Anwar.

Pada putusan uni materi, lanjut Saiful, berlaku azas erga omnes yang artinya berlaku untuk semua, kepada siapa pun, dan kapan pun.

“Tidak bisa dengan mematuhi hanya beberapa saat. Di mana nilai keadilannya?” heran dia.

“Apalagi saat ini masyarakat sedang di masa sulit harus menghadapi Covid-19, yang sejalan dengan pertimbangan MA yang secara sosiologis masyarakat masih sulit dalam perekonomian,” jelas Saiful.

Apalagi, kata Saiful, dalam putusan MA tersebut disebutkan daya beli masyarakat masih belum siap dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Apakah diartikan Juni daya beli masyarakat sudah siap oleh pemerintah? Jelas tidak, apalagi sekarang ada Covid-19,” ungkapnya.

Atas pertimbangan tersebut, Saiful meyakini bahwa hal ini tak lebih dari sekedar akal-akalan pemerintah.

Sumber Berita / Artikel Asli : jpg/ruh/pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here