PKS: Sama Rakyat Sendiri Berani, Sama TKA China Keok

745
Politisi PKS Nasir Djamil

JAKARTA – Rencana pemerintah mendatangkan 500 TKA asal China ditentang banyak pihak, tak terkecuali DPRD, Pemprov dan masyarakat setempat.

TKA China itu rencananya bekerja di perusahaan pemurnian (smelter) PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Penolakan atas rencana itu pun berdatangan. Mulai dari DPRD, Pemprov, serta masyarakat Sultra.

Bahkan, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh lantang mengancam memimpin langsung akhis unjuk rasa penolakan bersama warga.

Kedatangan ratusan TKA China ini disebut pemerintah telah menukar keselamatan rakyatnya sendiri dengan warganegara asing. Terlebih mereka dari China.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Nasir Djamil.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan larangan tegas pemerintah yang melarang masyarakat mudik di tengah wabah corona atau Covid-19.

Sementara kepada TKA yang berasal dari sumber virus corona malah diperbolehkan datang.

“Sama rakyat sendiri berani bilang jangan mudik bahkan sampai distop dan disuruh balik. Sama TKA China kok pemrintah ini keder alias takut,” ujar Nasir kepada RMOL, Kamis (30/4/2020).

Karena itu, anak buah Sahibul Iman ini meminta pemerintah pusat tegas menolak kedatagan TKA China itu.

Terlebih sampai saat ini, wabah corona di Tanah Air masih belum mereda.

Bahkan masih menunjukkan bertambahnya pasien positif dan pasien yang meninggal dunia.

“Seharusnya pemerintah jangan takut dan dengan lantang harus melarang kedatangan mereka,” tegasnya.

“Beraninya dengan rakyat sendiri, dengan TKA China keok,” sindirnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus menunjukkan dukungan kepada pemerintah daerah Sultra yang tegas menolak.

“Kalau sudah begini, akhirnya jangan salahkan rakyat jika mereka menilai pemerintah yang berkuasa saat ini lebih kejam sama anak kandung ketimbang dengan orang lain yang beda asal usul dan kewarganegaraan,” tandasnya.

Pendapat sama juga dilontarkan politisi PKS lainnya, Habib Aboe Bakar Al Habsy.

“Banyak penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat,” kata Aboe.

Politisi yang akrab disapa Habib Aboe ini lantas menyoroti kotradiksi yang diperlihatkan pemerintah.

Di sisi lain, masyarakat tengah dibatasi pergerakan dan aktivitasnya serta diminta agar tetap di rumah saja.

Namun, di sisi lain, pemerintah malah mau mengizinkan ratusan pencari kerja asal negara China masuk wilayah RI.

Belum lagi, Indonesia saat ini juga dihadapkan pada masalah banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat wabah corona atau Covid-19.

“Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan. Seolah warga China lebih diprioritaskan daripada rakyat sendiri,” ingatnya.

Ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) itu menegaskan, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menkum HAM Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia?” kata dia.

Sumber Berita / Artikel Asli : rmol/ruh/pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here