Atasi Covid-19, Tidak Akan Ada Kebijakan Keluar dari Jokowi Kecuali setelah Ada Korban, Termasuk Tekanan Publik

579

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap plin-plan dalam mengambil kebijakan, serta akan mengubah kebijakannya jika telah menimbulkan korban.

Demikian disampaikan oleh pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi larangan mudik yang disampaikan oleh Presiden, Selasa kemarin (21/4).

“Pendapat saya bahwa pemerintah cenderung plin-plan dan selalu sadar di akhir apabila kebijakannya tersebut telah menimbulkan korban,” ucap Saiful Anam, Rabu (22/4).

Selain itu, lanjut Saiful Anam, pemerintahan Jokowi selalu melakukan pembenahan setelah menerima kritik tajam dari kalangan masyarakat melalui media publik.

“Ini kan semuanya berdasar tekanan dan aspirasi publik, mereka sadar setelah mendapat masukan publik, dan yang seperti itu berbahaya, karena mereka tidak mau berbenah kalau tidak mendapatkan tekanan publik, maka tentu rakyat yang akan menjadi korban,” jelas Saiful.

Survei Kemenhub, 24 persen warga masih bersikeras untuk mudik lebaran di tengah pandemik Covid-19. 68 persen tidak akan mudik dan 7 persen warga sudah lebih dahulu mudik.

Diberitakan sebelumnya, dua keluarga beranggotakan enam orang di Kota Padang positif Covid-19 setelah kontak dengan anggota keluarga yang baru pulang dari Jakarta.

“Dua keluarga tersebut dua orang di Kecamatan Padang Barat dan empat orang di Kecamatan Kuranji, sampai sekarang total positif corona di Padang jadi 25 orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Feri Mulyani pada 12 April 2020.

Sumber Berita / Artikel Asli : rmol/pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here