281 Perusahaan di Jakarta Langgar Aturan, 34 Ditutup Sementara

381

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB. Sebanyak 281 perusahaan telah melanggar dan diberikan sanksi peringatan hingga penutupan sementara.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans dan Energi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, terdapat 281 perusahaan atau tempat kerja yang melanggar aturan PSBB. Dari 281 perusahaan tersebut, 34 diantaranya diberi sanksi penutupan sementara.

Adapun perusahaan yang ditutup tersebut bukan termasuk dari 11 perusahaan yang dikecualikan selama PSBB agar tetap beroperasi. Data tersebut berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) Disnakertrans dan Energi DKI pada tanggal 14 hingga 20 April 2020 di seluruh wilayah Jakarta.

“Ada 34 perusahaan yang tidak dikecualikan namun tetap melakukan kegiatan usahanya, kita lakukan penghentikan sementara kegiatannya,” ujar Andri dalam keterangannya, Selasa (21/4/2020).

Ke-34 perusahaan tersebut tersebar di 5 wilayah administrasi DKI Jakarta, dengan rincian 14 perusahaan di Jakarta Barat, 9 perusahaan di Jakarta Pusat, 6 perusahaan di Jakarta Selatan, 4 perusahaan di Jakarta Utara, dan 1 perusahaan di Jakarta Timur.

Sesuai Pergub Nomor 33 Tahun 2020, disebutkan bahwa selama masa PSBB, perusahaan wajib menghentikan aktivitas perkantoran dan diganti dengan kerja dari rumah. Adapun 11 sektor usaha bisa terus beroperasi, yakni kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, dan perhotelan. Kemudian konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta kebutuhan sehari-hari.

“Ke-34 perusahaan tersebut ditutup sementara sampai masa PSBB berakhir, 23 April,” kata Andri.

Ratusan perusahaan lainnya, kata Andri, mendapatkan sanksi peringatan atau pembinaan karena tidak menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh saat melakukan aktivitas perkantoran. Dia menyebutkan 2 jenis perusahaan yang mendapatkan sanksi peringatan.

Pertama, perusahaan yang dikecualikan atau boleh beroperasi selama PSBB, namun tidak melaksanakan seluruh protokol kesehatan. Untuk jenis ini yang dikenakan sanksi peringatan sebanyak 203 perusahaan. Rinciannya, 58 perusahaan di Jakarta Pusat, 48 perusahaan di Jakarta Selatan, 33 perusahaan di Jakarta Barat, 31 perusahaan di Jakarta Timur, 29 perusahaaan di Jakarta dan 4 perusahaan di Kepulauan Seribu.

Kedua, perusahaan yang tidak termasuk kategori dikecualikan, namun mendapat izin dari Kementerian Perindustrian untuk beroperasi, lalu tidak menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh saat melakukan aktivitas. Jumlah perusahaan jenis ini yang dikenakan sanksi peringatan sebanyak 44 perusahaan.

“Rincian 44 perusahaan ini adalah 20 perusahaan di Jakarta Utara, 17 perusahaan di Jakarta Timur, 5 perusahaan di Jakarta Barat, 2 perusahaan di Jakarta Selatan. Sementara di Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu tidak ada perusahaan jenis ini yang melanggar,” ujar Andri.

Sumber Berita / Artikel Asli : Beritasatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here