Analisis Bambang Widjojanto: Bau Sangit Kolusif Pemilihan Capim KPK

395

JAKARTA – Hasil pemilihan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diindikasikan ada nuansa kolusi.

Hal itu dilakukan tidak lain bertujuan untuk meluluhlantakkan lembaga antirasuah tersebut.

Demikian berdasarkan analisa mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam keterangannya, Minggu (15/9/2019).

 

“Indikasi bau sangit kolusif pemilihan capim KPK terasa menyengat,” katanya.

Ironisnya, kata dia, hal itu ditunjukkan kepada publik dengan terang-terangan.

“Parade keponggahan dipertontonkan secara seronok,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa BW itu menduga, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR bersekutu meloloskan capim KPK yang diduga bermasalah.

 

Pendiri Indonesia Corruption Watch itu pun menduga pemilihan capim KPK di DPR hanya pengukuhan atas figur-figur tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

“Pertanyaannya, fit and proper capim KPK itu proses pemilihan atau pengukuhan? Seleksi atau justifikasi atas calon yang sdh disepakati?” heran dia.

KPK, sambung BW, sampai saat ini masih merupakan lembaga negara yang mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi.

Di sisi lain, terpilihnya capim KPK yang diduga bermasalah memperlihatkan adanya upaya menghancurkan lembaga yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu dari dalam.

“Siapa pun yang menjadi bagian dari proses penghancuran KPK, dapat dituduh dan dipastikan mereka adalah pihak dan lembaga yang memang sudah tidak bisa dan tidak pantas lagi untuk dipercaya,” pungkasnya.

Terpisah, keputusan mundur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disesalkan banyak pihak. Termasuk salah satunya Mahfud MD.

 

Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan bahwa pengunduran diri dan penyerahan mandat kepada Presiden itu melanggar hukum.

Alasannya, pimpinan KPK tidak mendapat mandat dari Presiden.

Demikian dikutip PojokSatu.id dari Antara, di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

“Secara hukum, KPK itu bukan mandataris presiden, tidak bisa dia lalu mengembalikan mandat kepada presiden karena presiden tak pernah memberikan mandat ke KPK,” jelas Mahfud.

Dalam ilmu hukum mandataris, jelasnya, mandat diberikan oleh pejabat tertentu.

Akan tetapi, yang bertanggungjawab atas mandat itu tidak lain adalah pemberi mandat itu sendiri.

Dengan demikian, pihak yang mendapat tugas dimaksud disebut sebagai madataris.

“Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR,” katanya.

“KPK itu bukan mandataris presiden, sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan,” jelas Mahfud.

Guru besar hukum tata negara itu menyebut, mandat bisa dikembalikan karena beberapa hal.

Semisal, karena pensiun, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002.

Sedangkan KPK, lanjutnya, bukan mandataris siapapun melainkan lembaga independen.

“Biarpun berada di lingkaran kepengurusan eksekutif, namun bukan di bawah presiden,” bebernya.

Akan tetapi, Mahfud menyarankan Presiden Jokowi perlu memnggil pimpinan KPK.

Hal itu dilakukan untuk bertukar pendapat, konsultasi dan berdikusi tentang kelanjutan lembaga antirasuah tersebut.

“Kan mereka mengatakan, saya kok tak pernah diajak bicara tentang nasib KPK. Sekarang waktunya mereka diajak bicara dalam situasi seperti ini,” saran dia.

“Saya kira presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka,” pungkasnya.

(ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here