Dosen Unpad: Revisi Undang-undang KPK Merupakan Bentuk Pelemahan, Simak Videonya

315

BANDUNG- Revisi Undang-Undang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus menuai kritikan.

Berbagai elemen menganggap revisi undang-undang KPK merupakan bentuk pelemahan terhadap antirasuah tersebut.

Mewakili lembaga dan Rektor Unpad, Tajudin, selaku Wakil Ketua satuan pengawas internal Unpad yang juga Dosen Fakultas Hukum Unpad mengatakan revisi menjadi hak DPR RI.

“Namun perlu diingatkan agar jangan juga menjadikan KPK lemah,”jelasnya, Senin (9/9).

Tajudin menilai, jika Revisi UU KPK untuk melemahkan, maka penegakan Korupsi di Indonesia akan stagnant.

“Saat ini KPK sudah bagus, sekarang saya menilai bahwa Pak Presiden bijak menilai dan menyikapi Revisi UU KPK Ini,” paparnya.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tengah melakukan revisi terhadap undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002.

Dalam draf revisi UU KPK kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas.

Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas tersebut. Revisi UU KPK juga mengatur soal penghentian kasus.

Kini revisi Undang-undang Komisi Pemberatasan Korupsi sudah ditangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun hingga kini Joko Widodo sendiri belum memutuskan.

DPR tinggal menunggu apakah Jokowi akan mengeluarkan surat presiden (surpres) yang memerintahkan menterinya untuk membahas RUU KPK ini bersama para anggota dewan. pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here