Sebut Peraturan KPK No 1 Tahun 2021 Sumber ‘Kebisingan’, Mardani Ali Sera: Siapa yang Tanggung Jawab?

311
presiden jokowi sebut hasil twk tak jadi ukuran berhentikan 75 anggotakpk

Polemik yang menyeret nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih terus berlangsung.

Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terus digunjingkan berbagai elemen masyarakat, sehingga isu-isu terkait KPK pun terus meluas.

Berbagai spekulasi terus bermunculan, dan tak sedikit mendorong pegawai KPK aktif lama ke posisi terpojok.

Oleh karenanya, salah satu akademisi sekaligus polisi Indonesia yakni Mardani Ali Sera mengutarakan pendapatnya terkait posisi KPK yang semakin diujung tanduk itu.

 

Mardani Ali Sera mengatakan bahwa dasar hukum yang mengatur TWK adalah Peraturan KPK No 1 tahun 2021 yang rupanya menjadi sumber kegaduhan.

“Suka tidak suka, mau tidak mau, Peraturan KPK No 1 tahun 2021 merupakan sumber dari ‘kebisingan’ ini karena satu-satunya dasar hukum TWK untuk pegawai @KPK_RI,” ujarnya.

Tak hanya itu, geram lantaran banyaknya spekulasi yang mengitari permasalahan yang diarahkan pada KPK, Mardani Ali Sera meminta publik untuk tetap bersatu dalam menjaga pelemahan KPK.

Siapa yang mesti bertanggung jawab? Kawal dan awasi, publik masih harus bersatu menjaga pelemahan sistematis terhadap KPK,” katanya, sebagaimana Pikiran-Rakyat.com kutip dari akun Twitter @MardaniAliSera yang diunggah pada Minggu, 30 Mei 2021.

Seperti diketahui, saat ini KPK terus dihantam oleh berbagai tudingan serta permasalahan lainnya yang berawal dari mencuatnya TWK yang dianggap tidak masuk akal hingga berujung pada penonaktifan 75 pegawai KPK.

Ruang lingkup pengalihan status pegawai yang meliputi pegawai tetap dalam rumpun jabatan struktural, pegawai tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi, serta pegawai tidak tetap itu diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2021 yang ditandatangani Firli Bahuri selaku Ketua KPK pada 27 Januari 2021 lalu.

Seperti diketahui, pada Pasal 3 disebutkan tahapan pengalihan status pegawai KPK. Pada poin a, penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak hanya itu, pelaksanaan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Hal tersebut tertuang pada Pasal 4 Perkom tersebut.

Dalam perkom itu juga disebutkan syarat-syarat menjadi ASN untuk pegawai KPK. Salah satunya tidak terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 5.***

Cuitan Mardani Ali Sera di Twitter, soal KPK, 30 Mei 2021.
Cuitan Mardani Ali Sera di Twitter, soal KPK, 30 Mei 2021.

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here