Jaring 40 Perusahaan Cabut dari China, Bahlil Minta ‘Bekal’ Rp 120 M

153
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp 509 miliar. Sejumlah Rp 120 miliar di antaranya untuk memfasilitasi 40 perusahaan yang akan cabut atau relokasi dari China ke Indonesia.

Pihaknya akan memfasilitasi rencana relokasi 40 perusahaan yang akan keluar dari China ke Indonesia dengan kebutuhan anggaran per perusahaan Rp 3 miliar.

“Ini yang kita hunting nanti bukan 40 perusahaan dan mungkin lebih dari itu bisa sampai dengan 300 perusahaan. Tapi biasanya yang di-hunting itu akan dilakukan komunikasi dan biasanya maksimal itu di sekitar 40 (perusahaan),” kata dia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI yang ditayangkan di situs web DPR RI, Selasa (23/6/2020).

Selanjutnya adalah pembuatan dan distribusi aplikasi OSS yang berbasis pada Undang-undang Cipta Kerja untuk pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk penyediaan sarana dan pendampingan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 150 miliar, masing-masing daerah Rp 200 juta.

Usulan berikutnya untuk program peta potensi investasi pada 17 provinsi prioritas dalam bentuk pra-FS dengan kebutuhan anggaran Rp 112 miliar, per daerah Rp 6 miliar.

“Keempat peningkatan EoDB kita dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 40 miliar. Ini untuk kemudian kita lakukan sosialisasikan. Kemudian eksekusi realisasi investasi kemitraan perusahaan dengan UMKM dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 27 miliar,” jelasnya.

Berikutnya adalah eksekusi realisasi investasi proyek-proyek investasi besar pada wilayah barat dan wilayah timur sebesar Rp 40 miliar, masing-masing wilayah Rp 20 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengeluhkan kecilnya anggaran lembaga investasi yang dipimpinnya pada 2021. Berdasarkan pagu indikatif tahun depan, BKPM mendapatkan anggaran Rp 439,5 miliar.

Angka tersebut turun dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 585 miliar, alias turun 24% pada tahun depan.

“Kalau dibandingkan dengan anggaran kita sebelumnya itu sebesar Rp 585 miliar. Terjadi penurunan kurang lebih 24%. Di saat bersamaan kerja kita juga diminta untuk harus menaikkan realisasi investasi,” kata dia.

Menurutnya anggaran tersebut tidak lagi cukup untuk melakukan perjalanan dinas karena sangat terbatas.

“Anggaran ini Pak, kalau kita hitung-hitung ini perjalanan dinas itu nggak ada lagi. Jadi ini cuma di kantor saja, duduk-duduk, terima apa adanya yang penting listriknya tidak mati. Internet jalan tapi macet-macet juga apalagi kalau rapatnya (melalui aplikasi) Zoom, Zoom, Zoom, Zoom terus kan,” jelasnya.

Dia merinci, dari total anggaran yang ada, untuk sekretariat utama Rp 257,9 miliar, deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal Rp 9,69 miliar, deputi bidang promosi penanaman modal Rp 84,9 miliar.

“Kemudian untuk deputi promosi penanaman modal ini Rp 84 miliar. Ini sudah membiayai semua negara, kita sudah 9 negara. Ini anggarannya hanya untuk bayar kantor dan biaya makan mereka,” ujarnya.

Lalu deputi bidang kerjasama penanaman modal Rp 7,6 miliar, deputi bidang pelayanan penanaman modal Rp 19,36 miliar, deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Rp 43 miliar, dan deputi bidang perencanaan penanaman modal Rp 16,87 miliar.

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here