Gara-Gara Blokir Internet di Papua, Pengadilan Vonis Jokowi dan Menkominfo Melanggar Hukum

295
Jokowi

JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang telah melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat divonis melanggar hukum oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Dalam keputusannya itu pihak dua tergugat disebut dalam hal ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika dan Presiden Jokowi.

“Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan melalui telekonferensi seperti dilansir Tempo.co.

Dalam keterangannya, majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457 ribu.

Tak hanya itu, Majelis hakim pun menolak eksepsi para tergugat. Mereka menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019.

Pemerintah diketahui sebelumnya telah melakukan pemblokiran internet pada Agustus 2019 di Papua. Hal itu dilakukan menyusul kerusuhan terkait aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Sumber Berita / Artikel Asli : pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here