Divonis Bersalah, Menkominfo Bicara Kebebasan Pendapat dan Ekspresi Serta Tanggungjawab

173
Menkominfo Johnny Plate.

 JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) Johnny G Plate menyatakan pihaknya menghargai keputusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PTUN sebelumnya memvonis bersalah Presiden Jokowi dan Menkominfo atas kebijakan bersalah atas kebijakan pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2019 lalu.

Johnny menyatakan, pihaknya tidak akan berpangku tangan atas putusan PTUN tersebut.

Plate mengaku akan mengkaji amar putusan hakim dan mengambil langkah hukum lanjutan terkait hal tersebut.

“Kami menghargai keputusan Pengadilan, tetapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat,” ujar Plate dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/6/2020).

Selanjutnya, pihaknya juga akan membahas untuk langkah hukum selanjutnya.

“Kami akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” sambungnya.

Hingga saat ini, politisi Partai Nasdem ini mengaku belum membaca amar putusan dari majelis hakim.

Dia menyatakan tidak tepat jika petitum penggugat yaitu Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers dianggap sebagai amar putusan PTUN.

“Kami tentu hanya mengacu pada amar keputusan Pengadilan TUN, yang menurut informasi tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum penggugat,” kata dia.

Johnny juga mengaku belum menemukan adanya dokumen tentang keputusan pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di Papua.

Akan tetapi, Johnny menegaskan bahwa tidak ada bukti adanya rapat di Kominfo soal kebijakan pemblokiran internet di Papua.

“Bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastrukur telekomunikasi yang berdampak ganguan internet di walayah tersebut,” ujar dia.

Sebaliknya, Johnny menekankan bahwa keputusan itu diambil Presiden Jokowi demi kepentingan negara, termasuk rakyat Papua.

“Kami tentu sangat berharap bahwa selanjutnya kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi demokrasi melalui ruang siber dapat dilakukan dengan cara yang cerdas, lebih bertanggung jawab dan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi bangsa kita,” jelas dia.

BACA: Presiden dan Menkominfo Divonis Bersalah, Harus Minta Maaf Sepekan Penuh

Untuk diketahui, kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat terjadi pada saat kerusuhan pecah pada Agustus 2019 lalu.

Selanjutnya, gugatan dilayangkan SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang terdaftar di PTUN dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta.

Pihak tergugat yakni Menkominfo dan Presiden Jokowi.

Mereka mempersoalkan sikap pemerintah Indonesia yang melakukan pemutusan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus di Papua dan Papua Barat.

Pembatasan akses itu sendiri dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meminimalkan penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua.

Sumber Berita / Artikel Asli : Jpg / Pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here