Refly Harun Blak-blakan Bicara Pemakzulan Presiden

256

JAKARTA – Ahli hukum tata negara Refly Harun menjadi salah satu pembicara webinar nasional bertajuk “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19”.

Refly Harun mengatakan bahwa dari webinar itu dia tidak melihat adanya hal-hal luar biasa yang mengarah pada pemberhentian presiden.

Dikatakan Refly, dari semua pembicara webinar yang berlatar belakang hukum tata negara mengatakan, tidak mudah untuk menjatuhkan presiden, apalagi dengan alasan penanganan Covid-19.

Kenapa begitu? Refly menjelaskan bahwa ayat-ayat pemberhentian presiden saat ini sudah berbeda dengan masa Presiden Soekarno dan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

“Kalau Bung Karno jatuh pada tahun 1967, lalu Gus Dur atau Abdurrahman Wahid jatuh pada tahun 2001, ayat-ayat impeachment-nya belum ada, yang ada adalah subjektifitas politik DPR bisa membuat presiden jatuh,” tegas Refly melalui channe; YouTube pribadinya, Selasa (2/6/2020).

Refly Harun blak-blakan mengatakan bahwa saat ini pemakzulan presiden tidak gampang. Ada tiga lembaga yang akan terlibat, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan MPR.

Kalau bicara konstelasi politik, kata Refly, hampir semua partai yang ada di DPR saat ini berada merupakan pendukung pemerintah.

“Yang di luar pemerintah hanya PKS, kemudian PAN dan Demokrat. Jadi secara hitung-hitungan di atas kertas, tidak mungkin pemberhentian presiden dilakukan,” kata Refly.

Selain itu, kata Refly, pemberhentian presiden juga harus konstitusional. Presiden hanya bisa dijatuhkan jika melakukan pelanggaran hukum berat, melakukan perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat.

Selengkapnya simak penjelasan Refly Harun berikut ini:

 

Sumber Berita / Artikel Asli : pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here