Mendagri Harus Pecat Rektor IPDN

212
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian harus memecat Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Hal itu menyusul acara halal bihalal yang mendatangkan orang luar ke dalam kampus IPDN.

Sebab, acara itu bisa menjadi cikal bakal penyebaran corona kepada para praja di kampus.

Tindakan Rektor IPDN itu dinilai menyalahi aturan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Juga Pergub 36/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Demikian disampaikan aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Satyo Purwanto kepada RMOL (Grup PojokSatu.id), Rabu (26/5/2020).

“Sudah semestinya rektor IPDN segera dipecat,” ujar Satyo Purwanto.

Desakan itu, sambungnya, bukan hal yang muluk-muluk.

Ini mengingat IPDN merupakan lembaga pendidikan bagi calon aparatur sipil negara (ASN), birokrat, dan pimpinan pemerintahan.

Artinya, IPDN harus memberi panutan dan teladan untuk mematuhi peraturan PSBB dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kejadian ini akan menjadi preseden wibawa pemerintah pusat dan Pemprov Jabar dipertaruhkan, meski dengan berbagai alasan memang sudah semestinya ditindak tegas, sebabnya kegiatan seperti ini yang menghadirkan kerumunan massa sudah terjadi beberapkali,” tegas Satyo.

Lebih lanjut, dia juga heran dengan sikap aparat keamanan yang masih diam dan menutup mata atas kasus ini.

Padahal sebelumnya, mereka cekatan saat melarang warga menggelar pesta pernikahan.

“Mengapa Pori bisa tegas kepada masyarakat biasa yang menggelar pesta pernikahan, tapi tidak tegas bila acara kerumunan digelar oleh institusi negara atau pejabat,” pungkas Satyo.

Sumber Berita / Artikel Asli : rmol/pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here