MK Resmi Kabulkan Pencabutan Gugatan Perppu Corona dari Damai Hari Lubis

373
Seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat memimpin jalannya sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Dalam laporanya Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 3.005 perkara sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019. Perkara terkait Pengujian Undang-Undang (PUU) mendominasi dengan jumlah sebanyak 1.317 perkara. | AKURAT.CO/Sopian

 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali atau pencabutan salah satu permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Putusan terkait pencabutan salah satu permohonan uji materi Perppu 1/2020 tentang COVID-19 dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada Selasa (19/5/2020).

“Berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon,” kata Anwar dalam keterangan pers, Rabu (20/5/2020).

Gugatan nomor 25/PUU-XVIII/2020 itu diajukan Damai Hari Lubis selaku pemohon pada Senin, 11 Mei 2020. Namun, permohonan itu ia cabut yang sudah masuk pada tahap persidangan agenda perbaikan permohonan.

Damai Hari Lubis dalam permohonannya mendalilkan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perppu Penanganan COVID-19. Pasal tersebut dinilai melanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan informasi atas penggunaan keuangan negara dalam penanganan COVID-19 dan menutup upaya pengawasan hukum bagi peradilan negara.

Sehingga pasal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran rakyat. Pasal tersebut juga dipandang telah menutup pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan APBN yang mengindikasikan kemunduran hukum di Indonesia.

Sebelumnya, surat permohonan pencabutan gugatan itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim Konsitusi Aswanto saat persidangan dengan agenda perbaikan permohonan. Pencabutan itu tanpa dilandasi paksaan dari pihak manapun.

“Dengan ini saya menyatakan mencabut surat permohonan judicial review yang terdaftar di MK nomor register nomor 25/PUU-XVIII/2020. Demikianlah pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun,” kata Aswanto saat membacakan surat pencabutan pemohon di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Mei 2020.

Praktis saat ini hanya ada dua nomor perkara yang mengajukan uji materiil Perppu tersebut. Nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997.

Kemudian Nomor 23/PUU-XVIII/2020 mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.[]

Sumber Berita / Artikel Asli : Akurat

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here