Kecewa Presiden Tak Hadir, MAKI: Padahal Beliau yang Meneken Perppu

236

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, kecewa atas ketidakhadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2020).

Jokowi diharapkan hadir dalam sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi Covid-19.

Ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang itu akan diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Boyamin mengatakan bahwa pihaknya kecewa lantaran Perppu itu ditandatangi oleh Presiden, akan tetapi Presiden Jokowi malah tidak hadir untuk memberikan keterangannya.

“Padahal kami berharap Presiden Jokowi yang hadir langsung, karena dalam surat panggilan MK disebut agendanya mendengar keterangan Presiden. Beliau juga yang meneken Perppu Covid-19 ini,” katanya saat dihubungi, Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Namun, Boyamin mengaku bahwa pihaknya akan tetap menghormati perwakilan dari Presiden dalam memberikan keterangan terkait dengan gugatan terhadap Perppu tersebut. Sebab, merupakan kewenangan Majelis Hakim MK apakah akan menerima atau menolak kehadiran para pembantu Presiden tersebut dalam sidang.

“Terlepas siapa pun yang hadir, kami ingin mendengarkan urgensi kekebalan absolut pejabat sebagaimana rumusan pasal 27 Perppu Corona,” ujarnya.

Diketahui, MAKI merupakan salah satu dari tiga penggugat Perppu tentang Covid-19 dan dua penggugat lainnya yakni, Amien Rais cs dan aktivis Damai Hari Lubis.

Para pemohon uji materi menilai Covid-19 tidak termasuk dalam kegentingan memaksa dan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN Perubahan, bukan melalui Perppu.

Selain itu, pemohon juga menggugat pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena dianggap mengistimewakan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi.

Menkumham, Yasonna Laoly mengklaim, pasal 27 dalam Perppu tersebut hanya memberikan jaminan bagi pelaksana Perppu agar tidak khawatir dalam mengambil keputusan secara cepat.

“Tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum,” ungkapnya lewat keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Perppu itu menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa (12/5/2020).

Sumber Berita / Artikel Asli : Akurat

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here