Habib Bahar, Ketua MPR dan Pelonggaran PSBB: Hukum yang Tumpul ke Atas tapi Tajam ke Bawah

191
Habib Bahar

JAKARTA – Persamaan setiap orang di muka hukum atau equality before the law sepertinya tidak berlaku pada dua kasus pelanggaran PSBB yang dilakukan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan penceramah Habib Bahar bin Smith.

Sama-sama tidak mengindahkan anjuran social distancing, Ketua MPR cukup meminta maaf, sementara Habib Bahar harus mendekam di penjara.

“Ini namanya diskriminatif. Hukum kita masih tumpul ke atas, tajam ke bawah,” kata Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M. Rizqi Azmi kepada RMOL, Rabu (20/5).

Kalau alasannya melanggar PSBB, lanjut Rizqi Azmi, penegak hukum tidak bisa langsung menangkap Habib Bahar.

Menurutnya, ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui sebelum seseorang dipidana, terlebih ini adalah pelanggaran PSBB.

“Apakah sudah diperingatkan, dan dilakukan secara persuasif?” ucap Rizqi Azmi.

Pada sisi lain, Rizqi Azmi menambahkan, sejak awal pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi virus corona baru (Covid-19), kurang tepat.

Yaitu, menggunakan pendekatan keamanan. Di banyak negara, dalam melawan Covid-19, pendekatan yang dilakukan adalah kesehatan, bukan keamanan.

Hal itu tercermin dari gugus tugas dipimpin oleh pejabat kesehatan.

Sementara, anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy meminta Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona diterapkan secara konsekuen.

“Jangan terlihat pelaksanaannya hanya tegas kepada masjid dan kegiatan umat Islam saja,” kata Aboe, Rabu (20/5).

Politikus PKS ini mengatakan semangat Maklumat Kapolri itu adalah melakukan pembatasan pengumpulan massa yang berpotensi menyebarkan Covid-19.

“Jadi pelaksanaannya harus konsisten pada semua bidang,” tegasnya.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan itu mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat.

Menurutnya, mereka menanyakan kenapa pembatasan aktivitas di masjid, pengajian dan tablig akbar sangat ketat, tetapi tidak demikian untuk kegiatan lain.

Ia lalu mencontohkan acara penutupan McDonald’s di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat dan keramaian di bandara.

Serta kepadatan di beberapa pusat pembelanjaan seperti di Roxy Jember, perbelanjaan Cakranegara Mataram.

“Ada yang juga bertanya kepada saya, kenapa acara peringatan Nuzululquran tidak diizinkan sedangkan konser musik diperbolehkan,” kata Habib Aboe, panggilan akrabnya.

Ia mengingatkan bahwa poin dua Maklumat Kapolri melarang kegiatan pengumpulan massa dalam bentuk konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.

Karena itu, Habib Aboe meminta aparat memedomani Maklumat Kapolri dan menerapkannya dengan prinsip equality before the law.

Dia menegaskan yang harus dipahami bahwa dalam situasi krisis seperti ini psikologi masyarakat sangat rentan dengn isu sensitif.

“Karenanya, perlakuan yang sepadan oleh aparat dalam menjalankan aturan akan menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban di masyarakat,” pungkas Habib Aboe.

Sumber Berita / Artikel Asli : rmol/jpnn/ruh/pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here