Refly Harun soal Pelonggaran PSBB: Pemerintah Mulai Menyerah Tangani Corona

356
Refly Harun

Pemerintah tengah berencana melonggarkan PSBB meski belum terjadi pelambatan kasus corona. Presiden Jokowi menyatakan pelonggaran PSBB harus dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa.

Terhadap rencana itu Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, turut berkomentar. Refly menilai rencana pelonggaran PSBB mengindikasikan pemerintah telah kehilangan semangat dalam menangani pandemi corona.

Refly Harun
Refly Harun Foto: Marcia Audita/kumparan

Menurut Refly, gejala itu tampak pula dari ungkapan Jokowi yang mengajak masyarakat berdamai dengan COVID-19.

“Berdamai dengan kata lain menyerah. Orang ngajak damai kan menyerah. Ini pemerintah sudah mulai menyerah,” ujar Refly saat dihubungi, Kamis (14/5).

Jokowi tinjau penyaluran bantuan sosial tunai di kantor pos
Presiden Joko Widodo bersiap meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Lebih lanjut, Refly berpandangan sejak awal pemerintah tak punya skema yang jelas dalam menangani pandemi ini. Termasuk kebijakan PSBB yang menurutnya tak signifikan menekan penyebaran corona.

“Kalau menurut saya PSBB enggak ada gunanya, pelonggaran apalagi. Akhirnya pakai teori berdamai dengan COVID-19. Artinya Barangkali kita upayakan masing-masing biar kita selamat, yang enggak selamat apa boleh buat, (pemerintah) seakan lepas tangan begitu aja,” katanya.

Infografik Jokowi vs Corona
Jokowi vs Corona. Foto: Kiagoos Aulianshah/kumparan

Kesalahan pemerintah, kata Refly, karena sejak awal menyepelekan ancaman virus mematikan asal Wuhan ini. Sikap itu membuat pemerintah lalai, tak segera bertindak di saat ancaman itu masih kecil dan mudah ditangani.

Dia menyayangkan pemerintah baru bergerak ketika pandemi corona sudah mulai memburuk. Terlebih jalan yang diambil juga moderat, yakni PSBB.

Padahal menurut Refly, apabila sejak awal pemerintah menerapkan lockdown dan tidak mengedepankan aspek ekonomi, pandemi corona kemungkinan bisa diatasi.

“Karena dari awal ada kesan menyepelekan, ketika masih bisa dihandle tidak dihandle. Ketika tidak bisa dihandle ambil kebijakan moderat, PSBB. Begitu PSBB tidak efektif enggak jelas, mau dilonggarkan karena mikirnya ke dampak ekonomi,” tuturnya.

“Ketika sejak awal (jika) lockdown, masih ada harapan. Kalau sekarang udah kemana-mana corona, ya semakin susah, akhirnya tadi, berdamai,” pungkasnya.

Gagap Hadapi Corona
Kasus virus corona pertama di Indonesia diumumkan 1 Maret 2020. Pemerintah dianggap tak cukup siap menghadapi pandemi global itu. Simak selengkapnya dalam collection ini dan subscribe untuk menerima notifikasi jika ada story baru.

Infografik kebijakan Jokowi soal corona
Infografik kebijakan Jokowi soal corona. Foto: Nadia Wijaya/kumparan

Sebelumnya, pemerintah pusat membuka peluang pelonggaran PSBB pada Juni. Meski dengan berbagai syarat, rencana itu menuai kritik. Presiden Jokowi meminta agar pelonggaran PSBB dilakukan secara hati-hati.

“Mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa,” ucap Presiden Jokowi membuka rapat terbatas evaluasi PSBB, Selasa (12/5).

Sumber Berita / Artikel Asli : Kumparan

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here