Venezuela: Sanksi AS Tidak Lain Untuk Menekan Pemerintahan Dan Menjatuhkan Rezim

180
Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk Amerika Utara, Carlos Ron Martinez

Sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada Venezuela tidak lain hanya untuk memberikan tekanan terhadap pemerintahan selama pandemik dan agar bisa merubah rezim.

Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk Amerika Utara, Carlos Ron Martinez dalam sebuah webinar pada Sabtu (9/5).

“Mereka (AS) telah melancarkan operasi militer. Itu adalah operasi militer terbesar di kawasan ini dalam 30 tahun terakhir dalam rangka untuk memerangi perdagangan narkoba di wiilayah kami. Tetapi itu semua bertujuan untuk membangun tekanan terhadap kami pada saat Covid-19,” ujar Martinez.

“Kami tahu tujuan dari langkah-langkah ini tidak diragukan lagi untuk perubahan rezim,” tegasnya seperti dimuat Sputnik
.

Martinez kemudian menyoroti surat yang dikirimkan oleh para senator AS kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin yang menyerukan pelonggaran sanksi pada beberapa negara, termasuk Venezuela dan Iran.

Menurut Martinez, walaupun AS mengecualikan bantuan kemanusiaan dan pasokan medis dari sanksi tersebut, tidak mengubah banyak hal.

“Rezim sanksi kami begitu luas sehingga pemasok medis dan organisasi bantuan hanya menghindari melakukan bisnis di Iran dan Venezuela karena takut tidak sengaja terjebak dalam sanksi AS,” lanjutnya.

Ia mengatakan, pembelian makanan, pasokan medis atau produk lainnya dengan uang pemerintah di Venezuela sangat bermasalah karena sanksi AS.

“Setiap uang yang berasal dari negara Venezuela atau lembaga pemerintah Venezuela dapat didasari atas uang yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang atau terlibat dalam beberapa kegiatan ilegal, dan itu berarti bahwa apa pun yang kami coba bayar, setiap transaksi yang kami lakukan coba lakukan entah bagaimana terhalang,” ia menjelaskan.

Saat ini, lebih dari 9 miliar dolar AS dana Venezuela telah diblokir pada akun AS dan negara-negara lain.

Pada April, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan bahwa para ahli hak asasi manusia PBB menyerukan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi yang dikenakan pada banyak negara untuk memastikan tidak berfungsinya rantai pasokan produk medis selama pandemi virus corona.

Menurut OHCHR, AS telah mengabaikan seruan berulang-ulang untuk mengesampingkan sanksi yang merongrong kapasitas negara-negara yang dituju untuk merespons secara efektif terhadap pandemik.

Lantaran menurut OHCHR, pengecualian kemanusiaan yang diberikan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS pada 16 April tidak meringankan prosedur yang memberatkan untuk mendapatkan pasokan medis ke negara-negara yang terkena sanksi.

Sumber Berita / Artikel Asli : rmol

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here