Ketua MPR Ungkap Kekeliruan Mahfud MD

591
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

JAKARTA – Wacana pelonggaran aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah yang diungkap Menkopolhukam Mahfud MD dinilai banyak pihak keliru.

Salah satu yang tak setuju adalah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang meminta pemerintah agar tak buru-buru melakukan relaksasi PSBB.

Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini mengakui, masyarakat memang tak nyaman karena harus terus berdiam diri di rumah.

“Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru,” ingatnya, Minggu (3/5/2020).

Ada baiknya, rencana tersebut ditunda sampai kondisi benar-benar dianggap aman.

“Sebelum kecepatan penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan,” sambungnya.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, kecepatan penularan Covid-19 masih cukup tinggi dan belum bisa dikendalikan.

Hal itu diketahui dari pertambahan jumlah pasien setiap harinya.

“Terbanyak di Jakarta dengan 4.397 pasien. Sedangkan Jawa Barat dan Jawa Timur di urutan berikutnya masing-masing mencatatkan jumlah 1.000 pasien lebih,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bamsoet menilai penerapan PSBB yang konsisten masih diperlukan.

Apalagi Jakarta sebagai episentrum Covid-19 sehingga perlu diberi waktu lebih agar mampu mengendalikan kecepatan penularan Covid-19.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu meminta agar pemerintah mengkaji penerapan PSBB di sejumlah daerah.

Selain itu, Bamsoet juga berharap penerapan relaksasi juga hendaknya mendengarkan pertimbangan kepala daerah, sama seperti mekanisme pengajuan PSBB.

“Karena diasumsikan bahwa kepala daerah paling tahu kondisi wilayahnya masing-masing,” ungkapnya.

Senada, anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menilai Mahfud MD sudah keliru besar dan mengada-ada.

“Logika Pak Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat,” tuturnya, Minggu (3/5/2020).

Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat ini, tingkat stres masyarakat sejatinya bukan dikarenakan penerapan PSBB.

“Jikapun ada rakyat yang stres bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara,” sambungnya.

Sebaliknya, anggota Komisi V DPR RI ini menilai, penerapan PSBB selama ini malah sangat longgar dan tidak tegas.

Hal itu pula yang menyebabkan pasien positif terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas.

“Seharusnya pemerintah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya, karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat himbauan sehingga tidak efektif,” katanya

Sumber Berita / Artikel Asli : jpc/ruh/pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here