Usulan PSBB di Sumbar Diperluas Jadi Tingkat Provinsi

378
PSBB - SUMBAR

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menyepakati pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah itu kepada Kementerian Kesehatan. Jika sebelumnya direncanakan hanya untuk Kota Padang dan Bukittinggi, sekarang PSBB diperluas menjadi satu provinsi.

“Seluruh bupati dan wali kota sudah setuju, maka akan segera kita buat kajiannya dan diserahkan kepada Menteri Kesehatan guna persetujuan,” kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno seusai konferensi video di kantornya, Rabu (15/4/2020).

Konferensi video tersebut dihadiri Kapolda Sumbar Irjen Toni Harmanto, Kasrem 032/Wirabraja Kolonel Inf Edi Nurhabad, Kejati Sumbar Amran, Kabinda Sumbar Nur Djatmiko, dan akademisi Universitas Andalas (Unand) Padang.

Irwan menyatakan ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum mengusulkan PSBB, dan menurutnya semua sudah terpenuhi. Hal itu antara lain total jumlah pasien positif COVID-19, jumlah pasien positif yang meninggal dunia, serta pola transmisi yang sudah bersifat epidemi dan eksponensial.

“Sebetulnya syarat-syarat tersebut seluruhnya telah terpenuhi. Semua pertimbangan dan kajian epidemiologis kemarin yang telah dilaksanakan oleh Balitbang Provinsi dan Akademisi Unand (Fakultas Kesmas dan FISIP), kita memang efektif untuk pengusulan PSBB tingkat Provinsi kepada Kementerian Kesehatan,” kata Irwan.

Irwan menjelaskan, pihaknya telah membuat surat usulan. Setelah rapat tersebut semua bupati dan wali kota se-Sumbar mendukung penuh penerapan PSBB di seluruh wilayah provinsi.

“Rencananya, surat usulan itu besok akan kami kirimkan. Insyaallah dalam tiga hari ke depan hasilnya akan kami terima. Terkait apakah diterima atau tidak, sudah bisa diketahui. Mudah-mudahan kalau disetujui dalam minggu depan kita akan sosialisasi dan melaksanakan PSBB,” kata Irwan.

Terkait dengan teknis pelaksanaan PSBB di lapangan, Pemprov akan melaksanakan rapat teknis setiap sektor pembatasan sosial (Dishub bersama Organda, Dinas Pariwisata, Disperindag Sumbar, serta OPD lainnya yang terkait).

“Dari hasil rapat-rapat tersebut, akan kita himpun dan kompilasi seluruhnya menjadi satu paket konsep teknis pelaksanaan PSBB dengan disetujui oleh masing-masing bupati/wali kota sembari menunggu keputusan Kementerian Kesehatan yang diperkirakan keluar pada hari Senin minggu depan,” jelasnya.

Dapat dilihat perbandingannya dengan Provinsi Riau yang PSBB-nya telah disetujui, padahal Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi jumlah kasus positif dan kasus kematiannya. Selain itu, unsur yang mereka tidak dimiliki ialah banyaknya perantau yang pulang kampung (mudik) ke Sumatera Barat.

Sumber Berita / Artikel Asli : detik

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here