Evi Novida Memohon kepada Presiden Jokowi Batalkan Pemecatan Dirinya

293
Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik. (Suara.com/Yasir)

JAKARTA- Mantan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik mengajukan upaya administratif keberatan atas keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) yang memberhentikan dirinya. Keppres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo merupakan tindak lanjut dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selain meminta Jokowi mencabut Keppres tersebut, Evi juga berharap jabatannya sebagai komisioner KPU periode 2017-2022 dikembalikan. Dia juga meminta pihak yang berwenangan merehabilitasi nama baiknya.

“Memohon supaya Presiden menerima upaya administratif keberatan. Serta mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tertanggal 23 Maret 2020,” kata Evi di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Evi menilai Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 pada 18 Maret 2020 yang memberhentikannya memiliki cacat hukum dan melampaui kewenangan. Yaitu DKPP tetap melanjutkan persidangan dan mengambil keputusan atas aduan dugaan pelanggaran kode etik meski pengadu telah mencabut aduannya.

Menurutnya putusan DKPP itu melanggar Pasal 155 ayat 2 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pasal itu mengatur DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dari laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Selanjutnya Evi mengatakan DKPP belum memberi kesempatan dirinya melakukan pembelaan sebelum keluar keputusan pemberhentian tetap. Menurutnya hal itu bertentangan dengan Pasal 38 ayat 2 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur pemberhentian.

“Lalu DKPP tidak melaksanakan Pasal 36 ayat 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang mewajibkan rapat pleno pengambilan putusan dihadiri oleh lima anggota, kenyataannya pleno hanya dihadiri empat anggota DKPP,” ujarnya.

Sebelumnya Evi dipecat sebagai komisioner KPU karena dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 6.

Putusan itu ditindaklanjuti Presiden Jokowi dengan menerbitkan Keppres 34/P Tahun 2020 pada tanggal 23 Maret 2020 yang memberhentikan secara tidak hormat Evi dari posisi komisioner KPU RI.

Sumber Berita / Artikel Asli : iNews

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here