Kritik Sistem Upah hingga PHK Kaum Buruh dalam Omnibus Law, Presiden OPSI: Bagaimana Tidak Pesimis?

131

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip mengungkap sejumlah kerugian buruh akibat Omnibus Law.

Dilansir TribunWow.com, bahkan menurut Saeful Tavip ada sejumlah hak buruh yang dihilangkan.

Melalui tayangan ‘Rosi’ dalam kanal YouTube Kompas TV, Kamis (13/2/2020), Saeful Tavip pun menyoroti sistem upah hingga PHK yang dinilai merugikan kaum buruh.

Mulanya, Saeful Tavip menganggap narasi soal Omnibus Law tak sesuai dengan realita.

“Apa yang dijelaskan itu tidak sesuai fakta, tak seindah yang disampaikan,” terang Saeful.

“Kami sudah membaca dengan amat cermat, ternyata tidak seindah yang disampaikan.”

Menurut Saeful, ada sejumlah kejanggalan dalam Omnibus Law.

Ia pun menyinggung soal sistem upah yang tak memperhatikan inflasi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-AdAsia’); });
Hal tersebut menurutnya bertentangan dengan undang-undang sebelumnya.

“Soal upah misalnya, yang terpenting pertama kenaikan upah minimum itu tidak lagi melibatkan unsur inflasi,” kata Saeful.

“Sebelumnya inflasi plus pertumbuhan ekonomi, sekarang inflasinya dihilangkan.”

Terkait hal itu, ia menilai hak buruh dihilangkan melalui Omnibus Law.

“Itu sudah suatu bentuk pengamputasian terhadap hak buruh,” kata Saeful.

“Artinya tidak ada lagi inflasi, faktor iflasi dihilangkan.”

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip dalam tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (13/2/2020).
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip dalam tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (13/2/2020). (YouTube Kompas TV)

Tak hanya soal inflasi, Saeful juga menyoroti kaum buruh yang boleh diberi upah di bawah upah minimum regional (UMR).

Menurut dia, hal itu sangat memberatkan kaum buruh.

“Yang kedua, pengusaha bisa membayar upah di bawah upah minimum,” ujar Saeful.

“Pasal 91 yang mewajibkan pengusaha bayar upah sesuai upah minimum itu dihilangkan, dihapus.”

“Dan tidak ada sanksi pidana, ini kan memberatkan,” sambungnya.

Dengan sejumlah kejanggan tersebut, Omnibus Law disebutnya tak bisa menjamin masa depan kaum buruh.

“Jadi bagaimana kita mengatakan bahwa Omnibus Law Cilaka ini benar-benar memberikan perlindungan dan memberikan masa depan yang cerah bagi kaum buruh kalau faktanya seperti ini?,” tanya Saeful.

“Bagaimana kami tidak pesimis kalau dikatakan tadi, saya katakan begini, kita ini mau dikasih ikan teri tapi ikan kakapnya diambil?”

Lebih lanjut, Saeful juga menyinggung soal keterlibatan serikt buruh jika ada buruh yang di PHK.

Dalam undang-undang sebelumnya, serikat buruh disebutnya selalu dilibatkan dalam PHK kaum buruh.

Namun, aturan itu tak ditemukan dalam Omnibus Law.

“Kita diiming-imingi sesuatu yang indah tapi sebenarnya ada hak-hak kita yang diamputasi,” ujar Saeful.

“Lebih celaka lagi kalau kita melihat job protection, menyangkut PHK, di dalam undang-undang 13 2003 jelas sekali peran serikat buruh ketika terjadi PHK dia harus dilibatkan untuk memastikan proses perundingan terhadap PHK itu berjalan baik.”

“Di sini tidak ada lagi keterlibatan serikat pekerja untuk memastikan PHK itu dijalankan secara hukum,” tutupnya.

Simak video berikut ini menit ke-3.34:

 

Omnibus Law Tuai Kritikan

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri mengkritik kebijakan pemerintah yang akan menerbitkan Omnibus Law Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.

Hal itu diketahui melalui akun channel YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis (6/2/2020).

Faisal Basri mengatakan bahwa Omnibus Law hanya akan menguntungkan para investor.

“Apapun dilakukan untuk memberikan investasi yang sebesar-besarnya, membuka investasi sebesar-besarnya, apapun dikasih, pajak dikasih, diturunkan, ada super tax tidak tebel, ada tax holiday 20 tahun, nanti pemilik lahan batu bara tidak dibatasi lagi lahannya,” ujar Faisal Basri.

Namun, Omnibus Law nantinya akan merugikan dan bisa mengambil banyak hak-hak buruh.

Tak hanya itu, pemerintah daerah tak lagi diberikan kewenangan terkait investasi-investasi tersebut.

“Kemudian, perpanjangan otomatis macem-macem gitu, sementara yang dari buruh akan diambil, diotak-atik, pesangon, betul banyak masalah di buruh ini, tapi rohnya itu.”

“Jadi diambil dari buruh, dia ambil dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah ini pengacau dianggapnya oleh karena itu kewenangan daerah harus dialihkan ke pusat,” jelasnya.

Tak sampai di sana, Omnibus Law nantinya juga bisa merugikan lingkungan sekitar.

Sehingga, investor-investor lah yang diuntungkan dalam undang-undang Omnibus Law.

“Dan soal lingkungan juga mengganggu sehingga dipermudahlah dimensi lingkungan yang selama ini dipandang menganggu.”

“Jadi yang diutamakan koorperasi yang diambil dicabut adalah buruh, lingkungan, dan Pemda,” ungkap Faisal Basri.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Mariah Gipty)

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here