Pidato Lewat Video di Reuni 212, Rizieq Shihab Singgung Pencekalan

264

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berpidato melalui video dalam Reuni 212 di Lapangan Monas, Jakarta hari ini. Dalam video yang diputar pada layar, Rizieq menyinggung kasus pencekalan yang dialaminya di Arab Saudi.

” Saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan Indonesia,” kata Rizieq, Senin 2 Desember 2019.

Rizieq mempertanyakan alasan Pemerintah Indonesia meminta izin pencekalan ke Saudi.

” Jangan tanyakan kepada saya dan pemerintah Saudi, tapi tanyakan kepada pemerintah Indonesia,” ujar dia.

Selanjutnya, Rizieq mengklaim sudah melaporkan pencekalan ini ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi. Dia menyesalkan tidak ada tindakan konkret KBRI atas masalah tersebut.

” Pada saat terjadi pencekalan, lihat yang pertama kali saya hubungi, adalah pihak otoritas RI,” ujar dia.

Sumber: Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro

Menteri Mahfud Tegaskan Rizieq Shihab Tak Pernah Lapor Soal Pencekalan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keagamaan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan, saat ini kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri masih mencari bukti pencekalan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

” Itu ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” ujar Mahfud di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Selama ini, kata Mahfud, Rizieq tidak pernah melaporkan masalah yang dialaminya ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Arab Saudi.

” Habib Rizieq sendiri tidak pernah melapor tentang masalahnya, kita mendengarnya dari YouTube dari medsos, kalau tidak melapor bagaimana kita mau bertindak,” kata dia.

Mahfud mengatakan, tanpa ada laporan terlebih dahulu, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan tindakan.

” Nah, kalau ini tidak melapor lalu kita turun tangan nanti malah kita yang salah,” ucap dia.

Rizieq Diminta Selesaikan Urusan dengan Saudi

Mahfud mengatakan, KJRI selama ini selalu melayani warga Indonesia yang membuat laporan apabila terjadi masalah yang dialaminya.

” Kedubes Indonesia dan Konjen di Jeddah itu kalau ada orang tabrakan saja kalau melapor dibantu, mau minta pulang, dipulangkan, sakit dibawa ke rumah sakit,” ucap dia.

Mahfud meminta Rizieq menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Kerajaan Arab Saudi mengenai masalah pencekalan yang selama ini diklaimnya.

” Kalau Habib Rizieq punya masalah dengan Arab Saudi, ya monggo silakan. Nanti kalau memang secara formal diperlukan pemerintah turun tangan, sesudah beliau kontak masalah di Arab Saudi tentu kewajiban kita untuk ikut turun tangan,” kata dia.

Moeldoko: `Pak Rizieq Mau Pulang? Pulang Saja`

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab membuka komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Arab Saudi. Komunikasi itu untuk mencari tahu masalah pencekalan terhadapnya.

” Saya pikir begitu, lebih bagus lagi membuka komunikasi dengan kedutaan,” ujar Moeldoko, Selasa, 26 November 2019.

Dilaporkan Liputan6.com, Moeldoko mengatakan, KBRI akan turun tangan seandainya Rizieq berkomunikasi dengan baik. Dia juga yakin, KBRI membuka peluang Rizieq pulang ke Tanah Air.

” Sudah menjadi tanggung jawab kedutaan menerima berbagai persoalan yang dihadapi oleh warganya di luar negeri, karena itu bagian dari tugas,” kata dia.

Moeldoko enggan menanggapai kabar adanya negosiasi antar-otoritas tinggi Arab Saudi dan Indonesia untuk memulangkan Rizieq Shihab. Dia justru mempertanyakan masalah apa sebenarnya yang terjadi pada Rizieq.

” Saya tidak tahu secara teknis tentang negosiasi. Kalau menurut saya sih, apa yang dinegosiasikan? Wong secara, tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Pak Rizieq mau pulang, pulang saja, kan begitu,” ujar dia.

Moeldoko menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah mempersulit Rizieq untuk kembali ke Tanah Air. Pernyataan ini sekaligus membantah tuduhan bahwa pemerintah meminta Arab Saudi mencekal Rizieq.

” Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan, kalau merasa tercekal ya silakan saja,” kata dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com)

Bantah Pencekalan, Dirjen Imigrasi Ungkap Masa Berlaku Paspor Habib Rizieq

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie membantah pemerintah Indonesia telah mengajukan pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab untuk keluar dari Arab Saudi.

” Kepada Habib Rizieq Shihab, Kemenkumham, Ditjen Imigrasi belum pernah menolak atau menyangkal Habib Rizieq Shihab ke Indonesia,” ujar Ronny di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Ronny mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pemerintah diharuskan membantu warganya apabila ada masalah di luar negeri.

” Undang-undang ini menganut HAM internasional pasal 14 dinyatakan, pemerintah Indonesia tidak berewenang untuk menolak menangkal WNI untuk kembali ke Indonesia, setelah bepergian ke luar negeri,” ucap dia.

Mengutip pasal 98 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Ronny kembali menegaskan Ditjen Imigrasi hanya diperbolehkan untuk mencekal warga negara asing yang ada di Indonesia untuk keluar.

” Atas permintaan aparat penegak hukum karena ada kasus yang ditangani atau berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian,” ujar dia.

Lebih lanjut, kata dia, terkait dokumen yang ada di Indonesia, Ditjen Imigrasi mengonfirmasi masa berlaku paspor Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) masih panjang.

” Paspor Rizieq Shihab dikeluarkan oleh Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat dan berlaku sampai 25 Februari 2021,” kata dia. dream

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here