Konstitusi Sebagai Mesin Kemakmuran

76
Radhar Tribaskoro

Konstitusi dan Institusi
• Konstitusi adalah seperangkat aturan yang bermuatan nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan suatu negara.
• Dalam ilmu sosial, aturan yang dimaksud disebut juga institusi atau lembaga. DPR adalah sebuah lembaga tetapi pengertiannya bukanlah gedung dan orang-orangnya. Pengertian yang melekat pada DPR adalah peranannya sebagai legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. DPR adalah institusi yang membentuk institusi.

Fungsi Konstitusi
• Fungsi konstitusi antara lain adalah sebagai alat membatasi kekuasaan negara, melindungi hak-hak asasi warganegara, dsb.
• Konstitusi biasanya mencantumkan tujuan negara.
• Banyak orang tidak menyadari bahwa konstitusi pada dasarnya adalah Mesin Kemakmuran.

Konstitusi Sebagai Mesin Kemakmuran
• Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku mereka yang sangat berpengaruh, “Why Nation Fail” (2012), menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara bergantung kepada semangat warga untuk bekerja, berusaha dan berinovasi. Negara yang maju mendorong semangat kerja keras dengan menciptakan institusi ekonomi dan politik yang inklusif. Sebaliknya, negara akan gagal bila institusi ekonomi dan politiknya bersifat ekstraktif.
• Kelembagaan ekonomi yang inklusif adalah ekonomi yang bekerja di atas dasar keterbukaan (transparansi) dan universalitas. Peraturan dan undang-undang menjamin kesempatan yang sama bagi warga untuk mendapat pelayanan publik, informasi dan akses keuangan. Konstitusi negara menjamin bahwa setiap warga yang bekerja keras, produktif dan inovatif akan mendapat ganjaran setimpal. Konstitusi pun, melalui undang-undang undang-undang kepemilikan, melindungi harta setiap orang dari penjarahan.

• Kelembagaan ekonomi yang inklusif membuka jalan bagi dua mesin kemakmuran, yaitu teknologi dan pendidikan.
• Ketika seseorang yang bekerja keras berhasil meraih kekayaan, mekanisme ekonomi akan mendistribusikan kekayaan itu untuk dinikmati oleh orang-orang lainnya. Bila distribusi itu macet oleh sesuatu hal, negara bisa mengurainya dengan menjalankan kebijaksanaan redistribusi (perpajakan). Mekanisme ini menjadikan kemajuan itu pun inklusif dan dalam saat yang sama menjadikannya berkelanjutan.
• Institusi ekonomi yang inklusif tidak dapat dilahirkan tanpa institusi politik yang inklusif juga. Politik adalah suatu proses dimana masyarakat memilih jenis aturan yang akan diterapkan. Apakah aturan yang inklusif atau ekstraktif yang diterapkan, tergantung kepada distribusi kekuasaan di masyarakat.
• Institusi politik sangat menentukan dalam hal ini. Jika kekuasaan terdistribusi secara sempit, institusi politik menjadi absolutis. Di bawah institusi politik yang absolutis penguasa di Korea Utara dan Amerika Latin menciptakan institusi ekonomi yang memperkaya diri mereka sendiri (ekstraktif).
• Sebaliknya institusi politik yang mendistribusikan kekuasaan secara merata akan menciptakan institusi ekonomi yang inklusif.

Masa Depan Kita

• Yuval Noah Hariri, penulis dari dua buku yang fenomenal, Sapiens (2011) dan Homo Deus (2015), sudah melihat kiamat. Kiamat sudah dekat.
• Kiamat itu datang justru karena kemajuan kita. Teknologi yang berada di belakang kemajuan itu sedikit demi sedikit mengambil-alih peran manusia. Kesadaran dan psikologi manusia yang dulu dianggap otentik (hanya milik manusia) ternyata bisa dipetakan sebagai sekumpulan data, sehingga bisa direproduksi. Kehidupan abadi sdh bukan rahasia lagi, teknologi cloning sudah di depan mata. Teknologi itu belum mencuat bukan karena kesulitan teknis, tetapi karena ada problem etika.

• Kehadiran teknologi internet dan sosial media tanpa disengaja telah melahirkan dunia maya, dengan data yang sangat masif. Percakapan kita di dunia maya tanpa kita ketahui dapat diekstrak untuk mengetahui kecenderungan psikologis kita. Dengan kata lain profil fisik dan mental kita dapat direkonstruksi oleh orang yang tidak kita kenal berdasar data kita di dunia maya.
• Teknologi bisa menyempurnakan profil manusia maya. Ketika kesempurnaan itu tercapai, manusia real sudah tidak dibutuhkan lagi. Robots rules. Ketika itu kiamat bagi kemanusiaan tiba, kata Hariri.
• Pesan Hariri kepada kita, dalam waktu sangat dekat teknologi informasi dan komputer akan mengubah dengan cepat masyarakat kita. Kalau bangsa kita gagal menguasainya, kita akan menjadi bangsa budak.

Narasi Dominan

• Inklusivitas dalam institusi politik dan ekonomi pada dasarnya adalah prinsip yang bertujuan membebaskan manusia dan segala potensinya agar bisa berkontribusi kepada kemanusiaan.
• Prinsip inklusivitas ini telah berhasil melepaskan bangsa-bangsa dari kolonialisme, imperialisme, fasisme, dan perbudakan. Sejarah kemajuan adalah sejarah perluasan demarkasi kebebasan. Di Amerika Serikat, perang kemerdekaan telah membebaskan negara itu dari kontrol politik dan militer Inggris. Perang sipil kemudian membebaskan AS dari perbudakan. Lalu gerakan hak-hak sipil telah memberi perempuan Amerika hak suara dalam pemilu dan kebebasan dari pekerjaan domestik.
• Partisipasi politik dan ekonomi dari jutaan kaum negro dan perempuan menjadi pendorong utama kemakmuran di Amerika dan Eropa.

• Teknologi telah menghadirkan negara tanpa perbatasan (states without border). Dunia telah menjadi satu. Globalisasi tak terelakkan.

So, what are our challenges?
• Institusi politik Indonesia bersifat ekstraktif. Lembaga perwakilan tidak merepresentasikan kelompok-kelompok masyarakat secara merata. Para bandar alias kelompok berduit mendominasi lansekap politik Indonesia. • Moral dan ide tidak lagi menjadi sumberdaya politik. Sumberdaya utama adalah uang. Maka politik Indonesia tersusun dalam pola patron-klien di mana kepentingan-kepentingan partikular lebih didahulukan daripada kepentingan publik.
• Pemilu sebagai institusi politik utama telah menjadi sangat mahal karena partai politik menjadikannya sebagai sarana menghimpun dana dan politik uang menjadi norma umum yang dijalankan diam-diam. Akibatnya lembaga legislatif dan eksekutif dikuasai oleh dinasti dan orang-orang kaya.
• Sifat institusi politik yang ekstraktif menjadi sebab dari pelemahan KPK. Kelompok-kelompok vested interest di DPR dan Partai Politik yang mengandalkan sumberdayanya dari negara melihat KPK sebagai ancaman yang harus dibungkam berapapun harganya.
• Tak terhindarkan institusi ekonomi menjadi sangat ekstraktif. Sejumlah peraturan dibikin atau tidak dijalankan sehingga menyebabkan sejumlah besar rakyat kehilangan mimpi untuk hidup layak.
• Misalnya, landreform yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria 1955 tidak dijalankan sehingga puluhan juta petani tidak punya akses kepada tanah. Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi pendidikan, listrik/BBM, dan pelayanan kesehatan tidak bisa lain akan berakibat tercerabutnya puluhan juta orang miskin dari partisipasi ekonomi yang signifikan.

What Are Our Threats

• Institusi politik dan ekonomi ekstraktif dipertahankan dengan kekerasan. Dengan kata lain, kekerasan telah dipergunakan untuk menindas kebebasan
• Dengan demikian kita telah bergerak melawan logika. Seharusnya kita memperluas kebebasan, kenyataannya kita justru menindasnya.
• Padahal globalisasi menuntut kita untuk memerdekakan partisipasi dari orang-orang asing. • Kita sekarang membebaskan orang-orang asing untuk mengekstraksi dan mengeksploitasi negara kita, sementara pada saat yang sama kita menindas dan mengeksklusi bangsa sendiri.
• Apa yang mungkin terjadi dalam situasi ini?

Terima kasih.

Radhar Tribaskoro
Pemerhati Sosial Politik dan Mantan Komisioner KPUD Jabar.[rmol]

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here