Nilai Trotoar Tak Eksklusif untuk Pejalan Kaki, Anies: Jangan Diskriminatif

79
PKL Berjualan di trotar

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakomodasi pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di trotoar. Dia menilai trotoar tidak eksklusif hanya ditujukan untuk pejalan kaki, tapi juga bisa digunakan PKL untuk berjualan atas dasar prinsip kesetaraan kesempatan.

“Kita lihat satu adalah kita ingin di Jakarta dibangun dengan prinsip keadilan, kesetaraan. Kesetaraan kesempatan dalam semua aspek. Lalu, kedua, ada ketentuan hukumnya, jadi kita akan bekerja mengikuti ketentuan hukum yang ada,” ujar Anies di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/9/2019).

Anies mengatakan kebijakan itu diambil lantaran masih banyak aturan yang mendiskriminasi kelompok yang lemah. Menurutnya, tugas pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada kelompok tersebut agar tetap bisa mencari nafkah.

“Jangan sampai kita diskriminatif pada mereka yang masih lemah, sudah terlalu banyak kebijakan kita itu yang diskriminatif pada yang lemah dan justru fungsinya pemerintah itu adalah memberikan kesempatan yang kecil untuk jadi yang lebih besar,” katanya.

Namun Anies memastikan tidak akan menyamaratakan semua trotoar bisa digunakan untuk PKL berjualan. Dia menilai trotoar yang bisa digunakan PKL berjualan hanya yang ukurannya lebar agar tak mengganggu hak pejalan kaki.

“Ada jenis trotoar yang tidak mungkin ada orang yang berjualan, ada trotoar yang secara ukuran memungkinkan untuk berjualan,” jelas Anies.

“Jadi kebijakan soal trotoar ini tidak bisa seperti pengamat itu mengatakan, satu pendekatan untuk semua trotoar. Kami pun nggak akan begitu, ada trotoar yang bisa dan ada trotoar yang tidak bisa untuk berjualan,” sambungnya.

Seperti diketahui, Anies menilai trotoar tidak eksklusif hanya untuk pejalan kaki, tapi juga bisa digunakan untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Pernyataan Anies ini didasari beberapa peraturan. Di antaranya Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan serta Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Trotoar, menurut Anies, dibuat tidak hanya untuk satu fungsi. Dia menilai trotoar di perkotaan memiliki berbagai fungsi.

“Ya jadi begini, trotoar itu bisa memiliki fungsi lebih dari satu, untuk pejalan kaki tapi juga untuk yang lain. Dan itu sudah diatur dalam peraturan Menteri PUPR,” urai Anies, Minggu (8/9).

Anies berjanji menata penggunaan trotoar tersebut dengan baik. Dia meminta penggunaan trotoar tidak hanya untuk pejalan kaki.

“Nah kita akan menata, tidak semua tempat nantinya dibagi antara pejalan kaki dengan kegiatan ekonomi. Nanti semuanya akan diatur, jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL, trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak,” bebernya.

Kebijakan Anies ini mendapat kritik. PDIP DKI menyebut Anies telah salah kaprah menjadikan aturan Menteri PUPR sebagai landasan terkait penataan trotoar.

“Pak Anies salah kaprah itu. Ini kan sekarang lagi dibenahi semua nih trotoar kita, jadi konsisten aja dulu untuk trotoar. Janganlah dengan dalih Bundaran HI apa segala macam, nggak tahunya makin kacau. Jangan seperti Tanah Abang, ditata malah muncul penolakan-penolakan, kan gitu,” kata pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta dari PDIP, Pantas Nainggolan.
(elz/elz) detik

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here