Senator Asal Papua: Banyak Kebijakan yang Belum Berpihak

44

Jakarta  – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Papua Mervin S Komber mengemukakan, kasus Papua menjadi isu internasional karena kebijakan dan pernyataan pemerintah sendiri. Dari kebijakan, banyak yang tidak berpihak ke masyarakat Papua. Sementara dari sisi pernyataan, banyak isu yang seharusnya tidak disampaikan ke publik. Tetapi pemerintah menyampaikannya sendiri. Akhirnya ditulis oleh media internasional.

“Pemerintah sendiri yang membuat internasionalisasi. Masyarakat Papua sesungguhnya biasa-biasa saja,” kata Mervin, kepada SP, di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Ia mencontohkan, pernyataan pemerintah soal tuduhan kepada Beny Wenda sebagai otak dibalik kerusuhan. Dia menegaskan, jika pemerintah memang punya data, harusnya menjadi isu internasional saja, tidak perlu dibuka ke publik‎.

“Karena dibuka dipublik, maka tidak salah kalau dikutip oleh media internasional,” jelas Mervin.

Menurutnya, persoalan dasar Papua adalah masalah perlakuan. Masyarakat Papua merasa diperlakukan sebagai masyarakat kelas kedua di negara ini. Buktinya, selalu terjadi perbuatan rasis kepada masyarakat Papua di mana saja.‎ Apa yang terjadi di Surabaya dan Malang hanya reaksi dari berbagai perlakuan rasis yang terjadi selama ini.

Perlakuan berbeda lainnya adalah soal pembangunan. Memang ada Otonomi Khusus (Otsus) untuk masyarakat Papua. Namun tidak tulus dan utuh diberikan. Dana Otsus diberikan tetapi tidak ada petunjuk atau aturan seperti apa penggunaan dana tersebut. Akibatnya masyarakat menggunakan dana tersebut lebih banyak untuk belanja modal.

Masih terkait Otsus, masyarakat Papua menginginkan adanya partai lokal dan kepala daerah adalah warga asli Papua. Hingga saat ini, hanya Gubernur dan Wakil Gubenur yang diakomodasi. Sementara Bupati dan Wali Kota tidak disetujui. Padahal di Aceh, sudah ada partai lokal. Hal ini membuat banyak masyarakat Aceh duduk di DPRD tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Sudah banyak Perdasus yang dibuat MRP. Namun selalu ditolak Kemendagri. Nah, ini kalau menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat Papua, sesungguhnya memang serius beri Otsus atau bagaimana,” jelas Mervin.

Dia juga mengemukakan permintaan masyarakat Papua adalah agar adanya Otsus Plus. Dalam konsep itu, masyarakat mendapatkan dana bagi hasil yang lebih dari hasil kekayaan di Papua. Hal itu pula agar tidak keluhan dari pemerintah pusat bahwa sudah banyak dana digelontokan untuk Papua. Namun sampai kini, permintaan itu tidak disetujui pemerintah pusat.

“Kedepan, perlu dialog yang harus mendengarkan suara-suara masyarakat Papua. Jangan mengklaim terjadi dialog, tetapi hal-hal yang diinginkan masyarakat tidak disetujui. Ini yang membuat masyarakat Papua marah,” tutup Mervin.

 

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here